Penetapan Tersangka
Penetapan Tersangka harus dilakukan oleh Penyidik dengan dasar adanya Laporan Hasil Kerugian Keuangan Negara
Read MorePenetapan Tersangka harus dilakukan oleh Penyidik dengan dasar adanya Laporan Hasil Kerugian Keuangan Negara
Read MoreLaporan Hasil Kerugian Keuangan Negara Sebagai Visum et Repertum-nya Pasal Tipikor Harus ada pada saat Penetapan Tersangka, bukan setelahnya.
Read MoreKerugian negara harus bersifat nyata dan pasti berdasarkan hasil audit pemeriksaan bukan sekedar pernyataan.
Read MoreJAKARTA – Tim hukum Rumahpidana.id kembali hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperjuangkan nasib para pegawai perbankan yang rentan terjerat pidana korupsi akibat pasal karet dalam UU Tipikor. Dalam Sidang Pemeriksaan Perbaikan perkara Nomor 283/PUU-XXIII/2025 yang
Read MoreJAKARTA – Tim hukum Rumahpidana kembali mencatatkan pencapaian penting dalam upaya reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (19/1/2026) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pengacara Publik rumahpidana, yang mewakili
Read MoreJAKARTA – Tim hukum dari Rumahpidana kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Mewakili Pemohon Ershad Bangkit Yuslivar, seorang pegawai perbankan, Pengacara Publik Muhammad Ali Fernandez dari Rumahpidana.id mengajukan permohonan uji materiil
Read MoreAPAKAH PANTAS ORANG YANG HANYA MEMPERKAYA ORANG LAIN ATAU MEMPERKAYA SUATU PERUSAHAAN, KARENA PERINTAH PEKERJAAN TANPA MENDAPATKAN KEUNTUNGAN PRIBADI, DI JATUHI SANKSI PIDANA? Pernahkah mendengar pegawai perbankan dipidana karena terlibat perkara tindak pidana korupsi? Rasanya bukan
Read MoreDalam hubungan bisnis atau transaksi keperdataan kerap terjadi masalahterganggunya pembayaran atau tidak terpenuhinya janji seseorang (debitur) terhadaporang yang lain (kreditur) atau sebaliknya. Penyelesaian yang seharusnya dilakukanadalah mekanisme yang ada dibidang hukum keperdataan. Ternyata dalam praktikyang dilakukan
Read MoreDalam hubungan bisnis atau transaksi keperdataan kerap terjadi masalah terganggunyapembayaran atau tidak terpenuhinya janji seseorang (debitur) terhadap orang yang lain(kreditur) atau sebaliknya. Penyelesaian yang seharusnya dilakukan adalah mekanisme yangada dibidang hukum keperdataan. Ternyata dalam praktik yang
Read MoreJAKARTA – Perjuangan untuk mendapatkan kepastian hukum terkait akses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bagi tersangka terus berlanjut. Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang untuk perkara Nomor 231/PUU-XXIII/2025 pada Selasa (16/12/2025). Sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi
Read More